Dinamika Antara Profit dan Benefit yang Akan di Kawin Silang

Dengan adanya UU desa No. 6 tahun 2014 dan Permendagri No. 4 tahun 2015 banyak kampung – kampung/Desa – desa yang diharuskan dari setiap kabupaten untuk membangun BUMDes/BUMKamp, tetapi dengan asas pemaksaan dari pihak kabupaten banyak kampung/desa yang terburu – buru dalam pembentukan BUMDes/BUMKamp. Budi susilo selaku direktur desa lestari salah satu unit penabulu menfasilitasi staf dan para pendamping dalam pembentukan dan pemahaman tentang BUMDes/BUMKamp terkait dengan Badan Pengelola yang akan dibentuk oleh tim penabulu konsorsium.

Ada beberapa point yang harus dilakukan dalam pembentukan BUMDes/BUMKamp bila nanti Badan Pengelola (BP) akan dimasukan dalam konsep BP, tetapi bila BP ini dibentuk secara independen alur yang tim lakukan sudah mendekati jalur yang benar tinggal dipertajam lagi aturan main disetiap dewan pengurus dengan badan pengurus harian.

Imang kalet selaku pendamping masyarakat berargument bahwa kita harus menjelaskan alur yang menurut penabulu benar jangan sampai kita yang mengikut masyarakat, karena bila nanti sudah berjalan bila terjadi kendala masayarakat tidak akan bersalah tetapi malah penabulu yang bersalah karena kita yang sudah mengetahui ini semua. Budi susilo menanggapi bila masih bisa di obrolkan lagi mungkin kita bisa menjelaskan kembali, bila memang sudah diputuskan dan diketok palu kita harus menerangkan kejelasannya ke dalam statuta yang harus dibuat di BP.

Dalam kondisi saat ini BUMKamp tersebut belum bisa dibentuk dikarenakan para petinggi – petinggi yang ada belum paham dan mengerti begaimana cara dalam membentuk BUMKamp, Karena dalam proses pembentukan BUMKamp terus ada jalur – jalur yang harus dilakukan para petinggi kampung seperti melakukan musrengbangkamp. Didalam musrengbangkamp tersebut harus dihadiri oleh peting kampung beserta stafnya, petinggi adat Dan stafnya, BPK, Dan lembaga – lembaga yang ada dikampung tersebut. (KWL)