Akuntabilitas Publik
Fenomena pengaturan diri atau swatata teramati pada hampir semua aspek kehidupan sehari-hari, mulai sistem fisik, kimia, biologi, psikologi, budaya dan juga sistem pemerintahan. Sistem swatata didefinisikan sebagai kemunculan spontan struktur-struktur baru dan bentuk-bentuk perilaku baru dalam sistem-sistem terbuka yang jauh dari kesetimbangan, yang dicirikan oleh putaran-putaran umpan balik internal dan nonlinier. Perubahan secara acak mendorong terjadinya swatata, memungkinkan eksplorasi terhadap ruang-keadaan yang baru.
Pada sistem swatata, kita berhadapan dengan sistem kompleks yang berperilaku sederhana. Ketika negara tidak (belum) sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakatnya, maka sistem swatata-lah yang sesungguhnya mewujud selama ini.
Penabulu meyakini bahwa pemahaman terhadap sistem swatata tersebut menjadi ruang subur bagi penguatan akuntabilitas publik. Salah satu elemen penting dalam penguatan akuntabilitas publik adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang relevan juga akan meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak berarti banyak tanpa jaminan keterbukaan informasi publik yang memberikan ruang keikutsertaan warga dalam tata kelola pemerintahan (social participation), pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga (social responsibility), dukungan warga terhadap jalannya pemerintah (social support), dan kontrol dan pengawasan warga terhadap tindakan-tindakan pemerintah (social control).
Program didedikasikan untuk pengembangan upaya kolaborasi dalam penciptaan kondisi terbaik bagi pembangunan daerah pada tingkat kabupaten/kota hingga tingkatan desa dengan mendorong pemerintah untuk semakin terbuka dalam menyajikan informasi publik bagi warga, menjembatani atau membangun model saluran informasi dan dialog itu sendiri, serta meningkatkan daya pemahaman kritis dan kapasitas analisa warga atas sajian informasi publik tersebut.
Program akan melakukan berbagai kegiatan kajian dan penelitian terutama bagi pengenalan potensi pembangunan daerah; fasilitasi proses-proses perencanaan dan pengembangan kebijakan tingkat lokal, pengembangan literasi terbuka serta forum dialog yang setara antar pemerintah dan warga, dan terutama dengan kolaborasi pengembangan platform antarmuka yang mewadahi arus keterbukaan dan dialog atas informasi publik dengan maksimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang akan terus semakin berkembang.
- NGO Financial Management Index and Finance Officers Network
- Kajian dan Pengembangan Platform Akses Warga atas Anggaran Pembangunan Daerah
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Publik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Layanan Garis Depan
- Kajian dan Pengembangan Platform Akses Warga atas Anggaran Pembangunan Daerah
- Berpusat di Jabodetabek, dengan dukungan beberapa daerah sebagai sumber data sampel
- Kota Surakarta, Jawa Tengah
- Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan
- Jawa Timur
- Nusa Tenggara Barat
- Surabaya
- Malang
- Bandung
- Makassar
- Semarang
- Lampung
- Medan
- Kajian atas seluruh website resmi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, kesesuaiannya dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Inisiatif pengembangan paltform berbasis penggunaan TIK bagi pemantauan, pengawasan terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah.
- Indonesia Dalam Angka | Data Kabupaten/Kota Dalam Angka
- Inisiatif mandiri Kawatama dan Penabulu Alliance dalam penyajian data dan informasi Kabupaten/Kota dalam Angka di Indonesia dalam bentuk website visual yang bisa diakses publik melalui internet.
- SIMPUL Desa | Sistem Terpadu Administrasi Data Desa
- Aplikasi yang ditujukan bagi aparat pemerintahan desa agar dapat mengelola data administrasi desa dalam sebuah sistem informasi dan pelaporan elektronik yang terpadu sesuai dengan Peraturan Kemendagri No. 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
- SIAP Desa | Sistem dan Aplikasi Keuangan Dana Desa
- Aplikasi yang ditujukan bagi pengelolaan dan penyusunan pelaporan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dana Perimbangan, Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga mencakup sumber penerimaan baru bagi desa yaitu Dana Desa yang berasal dari APBN, disusun berdasarkan Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kemendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Interface | Mendorong Keterbukaan Informasi Publik
Unit layanan Penabulu Alliance yang bekerja untuk pengembangan platform antarmuka berbasis TIK guna mendorong keterbukaan informasi publik dan membuka ruang dialog yang setara antara pemerintah dan warga.
Lembaga kerjasama pembangunan Belanda dengan fokus utama pada perubahan struktural bagi ekonomi berkelanjutan dan masyarakat yang inklusif.
- REKSTA (PT Reksa Tata Artha)
PT. Reksa Tata Artha (REKSTA Consulting) merupakan salah satu sayap bisnis Penabulu Alliance yang didedikasikan bagi pengembangan perangkat kerja penunjang bagi upaya penguatan masyarakat sipil di Indonesia.
- JPIP (The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi)
Lembaga nirlaba yang didirikan oleh Jawa Pos Group sebagai bentuk tanggung jawab sosial Jawa Pos terhadap upaya mendorong kemajuan kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang kondusif melalui pelaksanaan otonomi daerah.
KOMPAK adalah fasilitas yang didanai oleh Pemerintah Australia untuk mendukung sejumlah Pemerintah Indonesia (RI) program dalam mencapai RPJMN 2015-2019 target mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan dasar dan dengan meningkatkan off-farm peluang ekonomi bagi orang miskin.
Global Fund adalah kemitraan yang dirancang untuk mempercepat akhir dari AIDS, TBC dan malaria sebagai epidemi. Sebagai organisasi internasional, Global Fund memobilisasi dan berinvestasi lebih dari USD 4 miliar per tahun untuk mendukung program yang dijalankan oleh para local experts di lebih dari 100 negara. Dalam kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil, agen teknis, sektor swasta dan orang-orang yang terkena penyakit, kami menghadapi hambatan yang menantang dan berinovasi.
