Penabulu Foundation – Civil Society Resource Organization

Manajemen Hibah

Menjalankan fungsi penggalangan sumber dana, penyaluran dan pengelolaan dana hibah, serta memfasilitasi advokasi kebijakan publik secara berjejaring; selain juga memberikan asistensi teknis dan peningkatan kapasitas organisasi dan pengelolaan program dan keuangan kepada mitra untuk mendukung skema hibah lain.

Sila Kunjungi →

Jejaring Implementasi

Melanjutkan cikal bakal peran Penabulu sebelumnya dalam mengimplementasikan program pada tingkat tapak dengan memaksimalkan kontribusi dari kantor cabang dan bekerjasama dengan jejaring mitra aliansi; dengan tetap menekankan pada kepemilikan dan penguatan kapasitas lokal pada setiap wilayah kerja.

Sila Kunjungi →

Institut Riset

Mengelola data, informasi dan pengetahuan yang dilahirkan dan dikelola Penabulu, mengembangkan kajian strategis, riset aksi dan advokasi berbasis data yang mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan menjadi motor pengembangan kemitran yang efektif dengan lembaga penelitian/universitas, pemerintah pusat dan daerah.

Sila Kunjungi →

Tanggap Bencana

Menyatukan sumber daya organisasi dalam tanggap bencana di Indonesia, menggalang sumber daya para pihak, menyalurkan bantuan dan logistik kemanusiaan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan darurat dan pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak sesegera mungkin berbasis pemahaman atas sistem pasar lokal.

Sila Kunjungi →

Civil Society Resource Organization

Bagi Masyarakat Sipil Indonesia yang Berdaya

Lihat MANDALA CSRO Penabulu

Isu Strategis

Pembangunan Inklusif

Pembangunan Inklusif

Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif, yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa menghiraukan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pertumbuhan serta degradasi daya dukung lingkungan.Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari peminggiran tersebut.

Penabulu meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Pasar Berkelanjutan

Pasar Berkelanjutan

Pendekatan rantai nilai selama ini masih fokus pada intervensi atas struktur dan sistem, serta pola relasi atau hubungan di dalam rantai nilai yang diharapkan dapat memungkinkan usaha kecil dan menengah berkontribusi lebih dan mendapatkan manfaat lebih dari sebuah rantai produksi.

Penabulu meyakini bahwa selain perbaikan dan penyempurnaan rantai nilai sebuah komoditas/sektor tertentu, intervensi pasar secara komprehensif: yaitu pada rantai pasar inti, fungsi pendukung dan aturan-aturan formal/informal yang mempengaruhi bagaimana sebuah sistem pasar bekerja kini perlu juga dilakukan.

Intervensi pada sistem pasar agar bekerja bagi masyarakat miskin dilakukan untuk menemukan solusi bagi kendala sistemik, mendorong perbaikan sistem pasar dalam skala besar dan memastikan perubahan yang terjadi bersifat permanen dan berkelanjutan.

Kemitraan Pemerintah–Swasta–Komunitas

Kemitraan Pemerintah–Swasta–Komunitas

Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak; dibutuhkan pengembangan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya.

Penabulu yakin bahwa pendekatan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat merupakan model operasional sinergis terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusifitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak; sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan dan teknologi baru.

Lingkungan dan Perubahan Iklim

Lingkungan dan Perubahan Iklim

Indonesia adalah mega-biodiversity country nomor dua di dunia setelah Brazil. Indonesia juga memiliki tidak kurang dari 90 tipe ekosistem. Meskipun hanya merupakan 1,3% luas daratan di dunia, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua dengan luasan yang mencakup lebih dari setengah hutan tropis yang kini dipunyai Asia.

Namun, pola pembangunan ekonomi tradisional dipastikan akan selalu memberikan dampak berat bagi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya bagi kehidupan manusia kini dan masa datang. Penabulu meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat.

Pembangunan rendah emisi ataupun ekonomi hijau masih memerlukan dorongan kuat dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil tetap harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan dengan mendorong investasi yang rendah emisi dan polusi, efisien dalam pemanfaatan energi dan sumber daya, dan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang dimiliki Indonesia.

Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Desa

Program Desa Lestari merupakan strategi komprehensif bagi pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari; yang menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat dan berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

Penabulu meyakini bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi terwujudnya desa yang lestari. Hanya desa, yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, yang akan lestari.

Pengembangan model Desa Lestari memadukan 3 siklus secara simultan, yaitu siklus pengorganisasian masyarakat yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun; siklus tata pemerintahan desa dan siklus keuangan desa yang keduanya berbasis periode tahunan.

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Buruknya kualitas lingkungan, perilaku yang beresiko dan belum meratanya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kondisi umum kesehatan Indonesia. Negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Penabulu meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik

Ketika negara tidak (belum) sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakatnya, maka sistem swatata-lah yang sesungguhnya mewujud selama ini: sistem kompleks yang berperilaku sederhana yang mampu mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa sesuai kesepakatan lokal. Artinya, dalam sistem tersebut, masyarakat tidak akan pernah tinggal diam.

Penabulu meyakini bahwa pemahaman terhadap sistem swatata tersebut menjadi ruang subur bagi penguatan akuntabilitas publik, dimulai dengan kesadaran atas hak publik untuk memperoleh informasi yang relevan, yang akan meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (social participation, responsibility, support, control) dan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel.

Diyakini bahwa kolaborasi pengembangan platform antarmuka berbasis TIK akan dapat mendorong pemerintah untuk semakin terbuka dalam menyajikan informasi publik bagi warga, menjembatani atau membangun model saluran informasi dan dialog itu sendiri, serta meningkatkan daya pemahaman kritis dan kapasitas analisa warga atas sajian informasi publik.

Penguatan Ruang Sipil

Penguatan Ruang Sipil

Program penguatan kapasitas kelembagaan kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil telah menjadi fokus kerja sejak awal berdirinya Penabulu, disertai dengan upaya terus menerus dalam mengembangkan ekosistem pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran kolektif di antara OMS di Indonesia.

Penabulu meyakini bahwa posisi dan peran OMS Indonesia yang kuat akan dapat menjadi pilar penyeimbang bagi aktor pembangunan yang lainnya: pemerintah dan swasta, mendorong perbaikan demokrasi, pemenuhan hak-hak sipil dan perbaikan layanan dasar bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Program ini memfasilitasi upaya penguatan OMS di Indonesia, mempertemukan kebutuhan organisasi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan dengan beragam penyedia layanan penguat kapasitas yang mencakup jangkauan kebutuhan yang lebar: kapasitas dasar pengelolaan organisasi (pengeloaan keuangan dan program), komunikasi strategis, kampanye yang efektif, mobilisasi sumber daya, transformasi dan keamanan digital, dan berbagai kebutuhan kapasitas baru lainnya yang berkembang.

Program melakukan intervensi melalui rangkaian kegiatan webinar, pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas organisasi, mendorong mobilisasi sumber daya domestik, pengembangan platform pembelajaran kolektif dan penggalangan dana publik; serta terlibat dalam upaya advokasi perbaikan kondisi pemungkin bagi pendanaan dan operasionalisasi OMS di Indonesia.

Transformasi Digital yang Berkeadilan

Transformasi Digital yang Berkeadilan

Pandemi Covid-19 telah mempercepat proses transformasi digital di segala lini, tidak terkecuali juga telah memaksa lembaga lemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dan merubah pendekatan dan cara-cara kerja selama ini.

Penabulu meyakini bahwa transformasi digital akan memberikan kemungkinan baru bagi penjangkauan dan pelibatan masyarakat yang lebih luas dan bermakna. Namun pada saat yang sama juga menunjukkan kelemahan kapasitas OMS Indonesia secara umum pada tingkat gagasan pendekatan dan kapasitas teknis dalam mengelola dan memaksimalkan penggunaan TIK.

Program juga akan memberikan focus pada kesetaraan akses bagi pengguna internet yang terpinggirkan, turut serta dalam pengembangan pola penggunaan internet yang sehat, menolak digitalisasi yang mengkooptasi kehidupan sipil dan melawan ketidakamanan data pribadi dan pembatasan kerja-kerja advokasi dan pembelaan HAM yang dibatasi dengan cara-cara digital.

Intervensi program dilakukan melalui kampanye, pelatihan intens dan terfokus, pendampingan dan konsultansi, riset, kajian, diskusi reguler dan pengembangan literasi terbuka, serta kolaborasi pengembangan platform, produk, perangkat dan panduan.

Pembangunan Inklusif

Pembangunan Inklusif

Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif, yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa menghiraukan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pertumbuhan serta degradasi daya dukung lingkungan.Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari peminggiran tersebut.

Penabulu meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Pasar Berkelanjutan

Pasar Berkelanjutan

Pendekatan rantai nilai selama ini masih fokus pada intervensi atas struktur dan sistem, serta pola relasi atau hubungan di dalam rantai nilai yang diharapkan dapat memungkinkan usaha kecil dan menengah berkontribusi lebih dan mendapatkan manfaat lebih dari sebuah rantai produksi.

Penabulu meyakini bahwa selain perbaikan dan penyempurnaan rantai nilai sebuah komoditas/sektor tertentu, intervensi pasar secara komprehensif: yaitu pada rantai pasar inti, fungsi pendukung dan aturan-aturan formal/informal yang mempengaruhi bagaimana sebuah sistem pasar bekerja kini perlu juga dilakukan.

Intervensi pada sistem pasar agar bekerja bagi masyarakat miskin dilakukan untuk menemukan solusi bagi kendala sistemik, mendorong perbaikan sistem pasar dalam skala besar dan memastikan perubahan yang terjadi bersifat permanen dan berkelanjutan.

Kemitraan Pemerintah–Swasta–Komunitas

Kemitraan Pemerintah–Swasta–Komunitas

Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak; dibutuhkan pengembangan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya.

Penabulu yakin bahwa pendekatan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat merupakan model operasional sinergis terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusifitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak; sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan dan teknologi baru.

Lingkungan dan Perubahan Iklim

Lingkungan dan Perubahan Iklim

Indonesia adalah mega-biodiversity country nomor dua di dunia setelah Brazil. Indonesia juga memiliki tidak kurang dari 90 tipe ekosistem. Meskipun hanya merupakan 1,3% luas daratan di dunia, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua dengan luasan yang mencakup lebih dari setengah hutan tropis yang kini dipunyai Asia.

Namun, pola pembangunan ekonomi tradisional dipastikan akan selalu memberikan dampak berat bagi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya bagi kehidupan manusia kini dan masa datang. Penabulu meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat.

Pembangunan rendah emisi ataupun ekonomi hijau masih memerlukan dorongan kuat dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil tetap harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan dengan mendorong investasi yang rendah emisi dan polusi, efisien dalam pemanfaatan energi dan sumber daya, dan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang dimiliki Indonesia.

Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Desa

Program Desa Lestari merupakan strategi komprehensif bagi pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari; yang menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat dan berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

Penabulu meyakini bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi terwujudnya desa yang lestari. Hanya desa, yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, yang akan lestari.

Pengembangan model Desa Lestari memadukan 3 siklus secara simultan, yaitu siklus pengorganisasian masyarakat yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun; siklus tata pemerintahan desa dan siklus keuangan desa yang keduanya berbasis periode tahunan.

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Buruknya kualitas lingkungan, perilaku yang beresiko dan belum meratanya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kondisi umum kesehatan Indonesia. Negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.

Penabulu meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik

Ketika negara tidak (belum) sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakatnya, maka sistem swatata-lah yang sesungguhnya mewujud selama ini: sistem kompleks yang berperilaku sederhana yang mampu mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa sesuai kesepakatan lokal. Artinya, dalam sistem tersebut, masyarakat tidak akan pernah tinggal diam.

Penabulu meyakini bahwa pemahaman terhadap sistem swatata tersebut menjadi ruang subur bagi penguatan akuntabilitas publik, dimulai dengan kesadaran atas hak publik untuk memperoleh informasi yang relevan, yang akan meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (social participation, responsibility, support, control) dan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel.

Diyakini bahwa kolaborasi pengembangan platform antarmuka berbasis TIK akan dapat mendorong pemerintah untuk semakin terbuka dalam menyajikan informasi publik bagi warga, menjembatani atau membangun model saluran informasi dan dialog itu sendiri, serta meningkatkan daya pemahaman kritis dan kapasitas analisa warga atas sajian informasi publik.

Penguatan Ruang Sipil

Penguatan Ruang Sipil

Program penguatan kapasitas kelembagaan kemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil telah menjadi fokus kerja sejak awal berdirinya Penabulu, disertai dengan upaya terus menerus dalam mengembangkan ekosistem pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran kolektif di antara OMS di Indonesia.

Penabulu meyakini bahwa posisi dan peran OMS Indonesia yang kuat akan dapat menjadi pilar penyeimbang bagi aktor pembangunan yang lainnya: pemerintah dan swasta, mendorong perbaikan demokrasi, pemenuhan hak-hak sipil dan perbaikan layanan dasar bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Program ini memfasilitasi upaya penguatan OMS di Indonesia, mempertemukan kebutuhan organisasi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan dengan beragam penyedia layanan penguat kapasitas yang mencakup jangkauan kebutuhan yang lebar: kapasitas dasar pengelolaan organisasi (pengeloaan keuangan dan program), komunikasi strategis, kampanye yang efektif, mobilisasi sumber daya, transformasi dan keamanan digital, dan berbagai kebutuhan kapasitas baru lainnya yang berkembang.

Program melakukan intervensi melalui rangkaian kegiatan webinar, pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan kapasitas organisasi, mendorong mobilisasi sumber daya domestik, pengembangan platform pembelajaran kolektif dan penggalangan dana publik; serta terlibat dalam upaya advokasi perbaikan kondisi pemungkin bagi pendanaan dan operasionalisasi OMS di Indonesia.

Transformasi Digital yang Berkeadilan

Transformasi Digital yang Berkeadilan

Pandemi Covid-19 telah mempercepat proses transformasi digital di segala lini, tidak terkecuali juga telah memaksa lembaga lemanusiaan dan organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dan merubah pendekatan dan cara-cara kerja selama ini.

Penabulu meyakini bahwa transformasi digital akan memberikan kemungkinan baru bagi penjangkauan dan pelibatan masyarakat yang lebih luas dan bermakna. Namun pada saat yang sama juga menunjukkan kelemahan kapasitas OMS Indonesia secara umum pada tingkat gagasan pendekatan dan kapasitas teknis dalam mengelola dan memaksimalkan penggunaan TIK.

Program juga akan memberikan focus pada kesetaraan akses bagi pengguna internet yang terpinggirkan, turut serta dalam pengembangan pola penggunaan internet yang sehat, menolak digitalisasi yang mengkooptasi kehidupan sipil dan melawan ketidakamanan data pribadi dan pembatasan kerja-kerja advokasi dan pembelaan HAM yang dibatasi dengan cara-cara digital.

Intervensi program dilakukan melalui kampanye, pelatihan intens dan terfokus, pendampingan dan konsultansi, riset, kajian, diskusi reguler dan pengembangan literasi terbuka, serta kolaborasi pengembangan platform, produk, perangkat dan panduan.

Konsorsium Komunitas PENABULU-STPI

Eliminasi TBC Indonesia GC6 (2021 – 2023) & GC7 (2024 – 2026)

Konsorsium Komunitas Penabulu – STPI merupakan kolaborasi antara Yayasan Penabulu dan Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia (Stop TB Partnership Indonesia/STPI). Konsorsium Komunitas Penabulu – STPI adalah Principle Recipients (PR) dari The Global Fund untuk Program TBC Komunitas GC6 (2021-2023) & GC7 (2024-2026). Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta komunitas dalam mengupayakan layanan TBC & TB-HIV yang berkualitas dan berpihak pada pasien sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Indonesia 2020-2024 dan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

Program ini akan mendukung Strategi 2 dan 5 serta Bagian ke-lima Perpres 67. Program fokus pada upaya pelacakan dan penemuan Tuberkulosis (TBC) oleh komunitas, memperkuat pelayanan Tuberkulosis (TBC) yang berbasis pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan jender serta kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah dan mitra kerja. Program dilaksanakan pada periode GC6 (2021 – 2023) & GC7 (2024 – 2026) di 30 Provinsi dan mencakup 190 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas karena beban kasus >1.000 dan secara total 87% dari beban Tuberkulosis (TBC) Nasional.

Tinjau Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI

Program

Program Berjalan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Program Lalu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

CERMATI SEMUA PROGRAM →

Sampaikan Keluhan dan Masukan Anda

Kanal Online Layanan Aduan, Evaluasi dan Aspirasi (KOLEGA) adalah kanal resmi Yayasan Penabulu yang terbuka bagi publik untuk menyampaikan umpan balik secara aman dan transparan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan berkontribusi bagi peningkatan kualitas implementasi program serta layanan Yayasan Penabulu.

Hotline Safeguarding

Kontak: 0852-1958-6613 | Email: pengaduan@penabulu.id

Didukung Oleh

Penabulu Foundation

Yayasan Penabulu didirikan pada tahun 2003 sebagai organisasi nirlaba independen, yang dibangun berbasis inisiatif dan sumber daya lokal, didedikasikan untuk visi masyarakat sipil yang berdaya yang menjamin penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketahanan demokrasi, dan perluasan ruang sipil; untuk memerangi ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Penabulu berperan sebagai Civil Society Resource Organization (CSRO) melalui mobilisasi sumber daya dalam bentuk apapun, pengelolaan dan penyaluran sumber daya, penguatan kapasitas dan ekosistem yang memungkinkan kerja masyarakat sipil Indonesia dalam agenda keadilan iklim, keadilan gender, ekonomi kemasyarakatan, cakupan layanan kesehatan semesta dan aksi kemanusiaan.

Sejak akhir November 2023, Penabulu sebagai organisasi independen yang berakar lokal telah mendapatkan status Prospective Affiliate dari Oxfam International dengan masa transisi dua tahun setelahnya, sebelum sepenuhnya menjadi perwakilan Indonesia dalam konfederasi sebagai Penabulu Oxfam (Oxfam Indonesia). Menjadi bagian dari jejaring Oxfam global akan memberikan kesempatan lebih dan meneguhkan peran Penabulu sebagai organisasi lokal simpul keberdayaan masyarakat sipil Indonesia yang terkoneksi dengan gerakan global dalam memerangi kemiskinan dan ketidakadilan dalam keyakinan akan masa depan yang setara.

Alamat

Kantor Pusat
Jl. Marga Satwa Raya I Blok Gotong Royong 2 No.26A, RT.5/RW.1, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
t & f: (021) 7812321
e: info@penabulu.id

Kantor Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI
Jl. H. Saidi III No.15, RT.10/RW.2, Cipete Selatan,
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 12410
t & f: (021) 7656888
e: secretariat@penabulu-stpi.id

Kantor Cabang
Jalan Bunga Cempaka no.62A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, 16340
t & f: (021) 7664964

Komplek Palapa, Jalan Palapa 2 No.4 , RT.11/RW.5,
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520
t & f: (021) 22708103

Kantor Bersama YBLL
Jl. Dukuh Patra II No. 76. RT 01, RW 13
Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet
Kota Jakarta Selatan 12870