Memperkuat Keberlanjutan Rantai Pasok Makanan Hasil Laut melalui Pemenuhan Hak dan Kesejahteraan Pekerja

Uraian

Program Advancing Sustainable Seafood to End Human Suffering merupakan inisiatif untuk memperkuat tata kelola sektor rantai nilai perikanan di Indonesia melalui pendekatan Business and Human Rights (BHR). Seiring meningkatnya integrasi perdagangan pangan laut ke dalam ekonomi global, industri seafood Indonesia berkembang menjadi jaringan produksi lintas negara yang menghubungkan awak kapal perikanan, pekerja pengolahan hasil perikanan, perusahaan pemasok, perusahaan pengolahan, perusahaan multinasional, pelaku logistik, lembaga sertifikasi, hingga pasar ritel internasional. Transformasi tersebut telah membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen seafood terbesar di dunia, namun juga menghadirkan tantangan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia di sepanjang rantai nilai.

Dalam konteks tersebut, keberlanjutan sektor makanan laut tidak hanya ditentukan oleh praktik pengelolaan sumber daya maupun pemenuhan standar lingkungan, tetapi juga oleh tata kelola hubungan bisnis yang mengatur bagaimana manfaat ekonomi, risiko, dan tanggung jawab didistribusikan di antara para aktor yang terlibat. Awak kapal perikanan dan pekerja pengolahan hasil perikanan sebagai kelompok yang menopang keberlangsungan produksi seafood global masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan, termasuk kondisi kerja yang tidak layak, eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi, kekerasan berbasis gender, lemahnya akses terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan (access to remedy), serta terbatasnya ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, penguatan Business and Human Rights menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun tata kelola rantai nilai makanan laut yang lebih bertanggung jawab, inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Program ini dikembangkan melalui tiga strategi yang saling memperkuat. Pertama, membangun ekosistem kolaborasi Business and Human Rights melalui pemetaan organisasi masyarakat sipil, analisis pemangku kepentingan, serta penguatan jejaring strategis yang bekerja pada isu perlindungan hak asasi manusia dalam sektor makanan laut di Indonesia. Kedua, mengembangkan Knowledge Hub sebagai pusat pembelajaran bersama untuk menghasilkan, mengelola, dan mendiseminasikan pengetahuan melalui penelitian, policy briefs, diskusi tematik, pelatihan, dan pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil mengenai Business and Human Rights, tata kelola rantai nilai, dan perlindungan awak kapal perikanan. Ketiga, memperkuat dialog dan advokasi multipihak melalui penyelenggaraan forum nasional, partisipasi dalam berbagai forum regional maupun internasional, serta pengembangan rekomendasi kebijakan yang mendorong integrasi prinsip-prinsip Business and Human Rights ke dalam tata kelola sektor seafood Indonesia. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat hubungan antara produksi pengetahuan, pembelajaran kolektif, penguatan kapasitas, dan perubahan kebijakan sebagai fondasi transformasi tata kelola sektor seafood.

Program dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, organisasi awak kapal perikanan, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, lembaga sertifikasi, organisasi internasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari proses collective learning dan multi-stakeholder engagement. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas pertukaran pengetahuan, serta menciptakan ruang dialog yang mampu mendorong solusi bersama terhadap berbagai tantangan hak asasi manusia dalam rantai nilai seafood Indonesia yang terhubung dengan pasar global.

Pada akhirnya, program ini diharapkan berkontribusi terhadap terbentuknya ekosistem Business and Human Rights yang lebih kuat dalam rantai nilai global sektor perikanan melalui penguatan jejaring organisasi masyarakat sipil, pengembangan pengetahuan berbasis bukti (evidence-based knowledge), peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perluasan dialog multipihak. Lebih jauh, program ini diharapkan mendukung transformasi tata kelola sektor seafood Indonesia agar tidak hanya meningkatkan daya saing dalam perdagangan global, tetapi juga memastikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan awak kapal perikanan, akses terhadap mekanisme pemulihan, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab menjadi fondasi utama pembangunan sektor seafood yang berkelanjutan.

Pendukung Program

Program ini didukung oleh The David and Lucile Packard Foundation, periode program 1 April 2026 – 31 Oktober 2027, dengan total dukungan dana sebesar $74,875