Pembangunan Inklusif

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Penabulu meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian; sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.

Pembangunan inklusif yang juga mengurangi tingkat kemiskinan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Program diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan ekonomi lokal, dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil. Model ini diterjemahkan dalam bentuk intervensi program antara lain: kajian strategis potensi ekonomi daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah (terutama yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam).