Civil Society Resource Organization
Bagi Masyarakat Sipil Indonesia yang Berdaya
MAHULU LESTARI
Pemanfaatan energi terbarukan tenaga air skala kecil untuk elektrifikasi rumah tangga dan peningkatan usaha kakao masyarakat Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu
AKSES PERMODALAN BAGI NELAYAN
Penghitungan dan penimbangan ikan kerapu secara periodik, program pemberdayaan 300 nelayan budidaya kerapu di Situbondo, Juni 2015.
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS KOMODITAS KUNCI
Pertemuan Asosiasi Tani Organik Sawangan (TOS) dengan calon pembeli beras dari O’Chicken, sekaligus asesmen pengembangan rencana bisnis, Sawangan, Magelang, Februari 2015.
PENGEMBANGAN MODEL KELOLA DESA LESTARI
Sosialisasi peraturan tentang desa di awal pendampingan penguatan kelembagaan Desa Pengkok, Kabupaten Gunungkidul, Maret 2015.
TIK MENDORONG AKUNTABILITAS PUBLIK
Simposium dan Pameran Nasional Akuntabilitas – JPIP, September 2014: mengusung platform Warga Peduli Anggaran di tingkat kabupaten/kota dan aplikasi pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
PEMETAAN PARA PIHAK DALAM PERENCANAAN STRATEGIS
Identifikasi dan pemetaan kepentingan dan pengaruh para pihak dalam proses perencanaan strategis, KIPRa, Jayapura, Oktober 2014.
FINANCE FOR NON-FINANCE WORKSHOP
Lokakarya Keuangan untuk staf non keuangan organisasi, Mitra TAF AIESP, Jakarta, Februari 2015.
Isu Strategis
Pembangunan Inklusif
Pembangunan Inklusif
Pembangunan kini adalah model pembangunan eksklusif, yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa menghiraukan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pertumbuhan serta degradasi daya dukung lingkungan.Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari peminggiran tersebut.
Penabulu meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Pembangunan inklusif hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.
Pasar Berkelanjutan
Pasar Berkelanjutan
Pendekatan rantai nilai selama ini masih fokus pada intervensi atas struktur dan sistem, serta pola relasi atau hubungan di dalam rantai nilai yang diharapkan dapat memungkinkan usaha kecil dan menengah berkontribusi lebih dan mendapatkan manfaat lebih dari sebuah rantai produksi.
Penabulu meyakini bahwa selain perbaikan dan penyempurnaan rantai nilai sebuah komoditas/sektor tertentu, intervensi pasar secara komprehensif: yaitu pada rantai pasar inti, fungsi pendukung dan aturan-aturan formal/informal yang mempengaruhi bagaimana sebuah sistem pasar bekerja kini perlu juga dilakukan.
Intervensi pada sistem pasar agar bekerja bagi masyarakat miskin dilakukan untuk menemukan solusi bagi kendala sistemik, mendorong perbaikan sistem pasar dalam skala besar dan memastikan perubahan yang terjadi bersifat permanen dan berkelanjutan.
Kemitraan Pemerintah–Swasta–Komunitas
Kemitraan Pemerintah–Swasta–Komunitas
Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak; dibutuhkan pengembangan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolaannya.
Penabulu yakin bahwa pendekatan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat merupakan model operasional sinergis terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusifitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen, sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak; sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan dan teknologi baru.
Lingkungan dan Perubahan Iklim
Lingkungan dan Perubahan Iklim
Indonesia adalah mega-biodiversity country nomor dua di dunia setelah Brazil. Indonesia juga memiliki tidak kurang dari 90 tipe ekosistem. Meskipun hanya merupakan 1,3% luas daratan di dunia, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar kedua dengan luasan yang mencakup lebih dari setengah hutan tropis yang kini dipunyai Asia.
Namun, pola pembangunan ekonomi tradisional dipastikan akan selalu memberikan dampak berat bagi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya bagi kehidupan manusia kini dan masa datang. Penabulu meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat.
Pembangunan rendah emisi ataupun ekonomi hijau masih memerlukan dorongan kuat dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil tetap harus mengupayakan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan dengan mendorong investasi yang rendah emisi dan polusi, efisien dalam pemanfaatan energi dan sumber daya, dan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang dimiliki Indonesia.
Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Desa
Program Desa Lestari merupakan strategi komprehensif bagi pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari; yang menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, berbasis kekuatan dan kemandirian masyarakat desa setempat dan berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.
Penabulu meyakini bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi terwujudnya desa yang lestari. Hanya desa, yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, yang akan lestari.
Pengembangan model Desa Lestari memadukan 3 siklus secara simultan, yaitu siklus pengorganisasian masyarakat yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun; siklus tata pemerintahan desa dan siklus keuangan desa yang keduanya berbasis periode tahunan.
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.
Buruknya kualitas lingkungan, perilaku yang beresiko dan belum meratanya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kondisi umum kesehatan Indonesia. Negara telah mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil, terutama bagi respon atas penyakit menular yang tingkat penyebarannya masih relatif tinggi di lingkungan masyarakat, seperti TBC, Malaria dan HIV/AIDS.
Penabulu meyakini bahwa perbaikan sistem penganggaran layanan kesehatan, perbaikan tata kelola layanan kesehatan, disamping penguatan organisasi masyarakat sipil dalam menjangkau komunitas populasi kunci dan mendorong efektifitas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting upaya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jangka panjang.
Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas Publik
Ketika negara tidak (belum) sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakatnya, maka sistem swatata-lah yang sesungguhnya mewujud selama ini: sistem kompleks yang berperilaku sederhana yang mampu mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa sesuai kesepakatan lokal. Artinya, dalam sistem tersebut, masyarakat tidak akan pernah tinggal diam.
Penabulu meyakini bahwa pemahaman terhadap sistem swatata tersebut menjadi ruang subur bagi penguatan akuntabilitas publik, dimulai dengan kesadaran atas hak publik untuk memperoleh informasi yang relevan, yang akan meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (social participation, responsibility, support, control) dan mendorong pemerintah menjadi lebih akuntabel.
Diyakini bahwa kolaborasi pengembangan platform antarmuka berbasis TIK akan dapat mendorong pemerintah untuk semakin terbuka dalam menyajikan informasi publik bagi warga, menjembatani atau membangun model saluran informasi dan dialog itu sendiri, serta meningkatkan daya pemahaman kritis dan kapasitas analisa warga atas sajian informasi publik.
Penguatan Kelembagaan
Penguatan Kelembagaan
Program penguatan kelembagaan publik dan lembaga yang bekerja bagi kepentingan publik menjadi fokus kerja sejak awal berdirinya Penabulu dengan titik tekan utama diberikan kepada penguatan kapasitas organisasi nirlaba/organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Penabulu berkesimpulan dan meyakini bahwa transparansi, akuntabilitas serta keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya bisa dibangun di atas ketangguhan pilar pengelolaan keuangan belaka.
Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipil Indonesia juga harus menyentuh aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (perencanaan-pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan pengelolaan data-informasi-pengetahuan dan aspek penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial.
TIK dan Pengelolaan Pengetahuan
TIK dan Pengelolaan Pengetahuan
Perubahan lingkungan eksternal yang begitu cepat dan kental pengaruh revolusi teknologi informasi, telah memberikan pesan perubahan yang kuat bagi seluruh organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Penabulu meyakini bahwa penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pengelolaan pengetahuan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia kini telah menjadi syarat keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Keduanya akan menjadi faktor pembeda yang menentukan konstalasi baru organisasi masyarakat sipil Indonesia masa depan.
Pengelolaan pengetahuan akan menjamin pertumbuhan organisasi, menguatkan radar sensitivitas dan menguatkan daya ungkit sumber daya organisasi yang lainnya. Pada saat bersamaan, pemanfaatan TIK akan menjadi alat bagi perluasan jangkauan organisasi terhadap jaringan, komunitas dan konstituen; alat komunikasi efektif dengan sektor pemerintah dan sektor bisnis dan akan menjadi pendorong perbaikan tata kelola internal organisasi, sekaligus pengganda kekuatan sumber daya organisasi yang lain yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta data, informasi dan pengetahuan.
Penabulu Foundation
Civil Society Resource Organization
Skema mobilisasi sumber daya dalam bentuk apapun: dana, barang, fasilitas, ide, konsep, informasi, jaringan, juga jasa, tenaga, dan waktu; pengelolaan dan penyaluran sumber daya bagi kerja-kerja masyarakat sipil Indonesia pada agenda penguatan ekonomi, pasar berkelanjutan, kerjasama pemerintah-swasta, kehutanan dan lingkungan, pemberdayaan desa, kesehatan masyarakat, akuntabilitas keuangan publik, pengembangan kelembagaan serta teknologi informasi-komunikasi dan pengelolaan pengetahuan
Penabulu Alliance
Strengthening Indonesia Civil Society
Aliansi strategis penguatan organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam ‘keterikatan yang lepas’: setiap pihak bebas bergerak dalam mencapai tujuan masing-masing, namun terikat kolektif pada visi bersama jangka panjang. Fokus area penguatan mencakup pengelolaan program, akuntabilitas keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan pengetahuan, pengembangan model bisnis sosial dan mobilisasi sumber daya.
KONTAK
Sekretariat
Rawabambu I Jl. D No. 6 Pasar Minggu Jakarta 12520
t & f: (021) 78848321 e: info@penabulu.or.id